Loading...

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan Dan Pemberian Surat Keterangan Penganti Dokumen Pendudukan Bagi Pengungsi Dan Penduduk Korban Bencana Di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Syarat-syarat yang diperlukan

1. Pengakuan anak;
   1. Surat pengantar RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
   2. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung;
   3. Kutipan akta kelahiran;
   4. Fotocopy KK dan KTP ayah dan ibu kandung;
2. Pengesahan anak;
   1. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
   2. Kutipan Akta Kelahiran;
   3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan;
   4. Fotocopy KK;dan
   5. Fotocopy KTP pemohon