Loading...

Kuningan,- Bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, Bupati Kuningan H. Acep Purnama SH,.MH menjadi Keynote Speaker Pada Acara Disdukcapil Menyapa Masyarakat Kolaborasi dengan Program Radio Megaswara BADAMI (Bersama Desa Membangun Indonesia) yang disiarkan secara langsung melalui Siaran Radio di frekuensi 89.8 FM (Megaswara Radio) dan saluran Internet Zoom Meet dengan mengangkat tema “Adminduk Bukan Pelayanan Dasar, Tapi Dasar Untuk Semua Pelayanan Publik”, Rabu (16/02/2022).

Selain Bupati Kuningan, pada acara tersebut dihadiri pula Keynote Speaker Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Drs. Yudi Nugraha, MPD sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan selaku narasumber pada acara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Acep menerangkan bahwa data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan , perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan , baik bagi pemerintah, maupun swasta dan masyarakat. oleh karena itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan (kabupaten, kecamatan, kelurahan / desa ) menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan.

Lebih lanjut di terangkan Bupati Acep, peran fundamental dukcapil tidak dapat dipisahkan dari terbitnya perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia dan perpres nomor 62 tahun 2019 tentang strategi nasional percepatan adminduk untuk pengembangan statistik hayati.

“dua aturan perundang-undangan tersebut telah mengamanatkan fungsi nomor induk kependudukan (nik) menjadi pintu akses masyarakat terhadap seluruh pelayanan publik. dukcapil bukan pelayanan dasar, tetapi dasar bagi semua pelayanan, karena setiap pelayanan harus didukung dengan data kependudukan yang akurat,update, berbasis NIK.” Papar Bupati.

Masih dikatakan Bupati Acep, kegiatan kolaborasi dukcapil menyapa masyarakat dan program badami (bersama desa membangun indonesia) radio megaswara ini dilaksanakan sebagai konsekuensi  logis dari adanya perkembangan kebijakan pemerintah dalam bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, yang tertuang dalam undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah  dengan  undang-undang no. 24 tahun 2013, baik perkembangan kebijakan yang bersifat umum maupun yang bersifat teknis. Maksud dan tujuannya adalah untuk menjaring aspirasi, harapan, keluhan dan masalah yang ada di masyarakat, sehingga pelayanan adminduk bisa dituntaskan.

“pada kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat kabupaten kuningan untuk mendukung peran sentral dukcapil dalam tata kelola pemerintahan di indonesia, diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan adminduk” ungkapnya.

“semua penduduk harus terdata dalam database, anak-anak diberikan akta kelahiran dan kartu identitas anak, setelah dewasa diberikan ktp-el, apabila menikah diberikan akta pernikahan dan seterusnya”. jelas Acep.

Bupati Acep berharap program dukcapil menyapa masyarakat dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan saran, kritik maupun permasalahannya, nantinya segala bentuk masukan akan berimbas pada peningkatan kualitas pelayanan adminduk.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyebutkan peran strategis Dukcapil dalam visi pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia.

Menurut Prof. Zudan, pelayanan Dukcapil memang tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar seperti pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Meski demikian, pelayanan Dukcapil akan menjadi dasar bagi seluruh pelayanan publik, karena semua pelayanan publik membutuhkan identitas kependudukan yang akurat dan update.

“Dukcapil bukan pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar bagi semua pelayanan, karena setiap pelayanan harus didukung dengan data kependudukan yang akurat, update berbasis NIK,” ujar Zudan

Peran fundamental Dukcapil tersebut, lanjut Zudan, tidak dapat dipisahkan dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang Stranas Percepatan Adminduk untuk Pengembangan Statistik Hayati.

Dua aturan perundang-undangan tersebut telah mengamanatkan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar dari seluruh pelayanan publik. Artinya, NIK menjadi pintu akses masyarakat terhadap seluruh pelayanan publik.

Oleh karena itu, Zudan mengimbau agar jajarannya di daerah benar-benar mensyukuri peran sentral Dukcapil dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Cara bersyukurnya, dapat diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan.

“Semua penduduk harus terdata dalam database. Anak-anak diberikan Akta Kelahiran dan KIA, setelah dewasa diberikan KTP-el, apabila menikah diberikan Akta Pernikahan, dan seterusnya,” pesan Zudan.

“Bila ada penduduk yang memiliki kendala untuk mendapatkan dokumen kependudukannya, kita datangi penduduk melalui kegiatan jemput bola. Pelayanannya gratis,” tambah Zudan menutup arahan.

Dukcapil Bukan Pelayanan Dasar, Tapi Menjadi Dasar Semua Pelayanan Hal tersebut diungkapkan oleh Kadis Dukcapil Kuningan, Drs. Yudi Nugraha, MPD. Menurutnya penegasan yang sama juga telah disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh.  

“Kesehatan merupakan layanan dasar, tapi untuk mengakses layanan tersebut perlu Kartu Keluarga, demikian halnya dengan sektor pendidikan jika anak mau masuk sekolah perlu Akta kelahiran,” kata Yudi.

Begitu juga dengan layanan keimigrasian, bantuan sosial, ketenagakerjaan dan banyak lagi layanan lain yang membutuhkan NIK sebagai pintu masuk untuk mengakses berbagai layanan tersebut.

Sosialisasi berkelanjutan menjadi upaya yang terus dilakukan oleh Dinas Dukcapil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melengkapi dokumen kependudukan setiap ada peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan.

Selain itu, Dinas Dukcapil juga terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui tatap muka di Kantor, layanan jemput bola dan layanan daring. Semua layanan tersebut membutuhkan personil yang handal, peralatan dan kendaraan yang memadai, serta alat tulis kantor yang tercukupi.

“Kesadaran masyarakat untuk melapor dan mengupdate data kependudukan sangat diharapkan, tapi kami juga tidak hanya menunggu, upaya sosialisasi dan jemput bola ke desa - desa bahkan rumah warga terus dilakukan,” kata Yudi. (Bid IKP/Diskominfo)