Loading...

Anggaran DAK non fisik sebesar Rp 2,4 miliar dari pemerintah pusat ke Disdukcapil Kabupaten Kuningan dihentikan. Sehingga hal itu menjadi salah satu kendala dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (ADMINDUK).

“Memang benar. Sejak tahun 2021, DAK nya dihentikan,” kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Kuningan, Drs. Yudi Nugraha, M.Pd, Jumat (13/1/2022).

Penghentian bantuan tersebut didasarkan pada pendapat Bappenas, bahwa DAK non fisik tidak bisa diberikan secara rutin. Padahal daerah sangat membutuhkan untuk pengadaan pelayanan. Seperti, tinta, film, cleaning kit, kertas dan blanko KIA. 

Namun untungnya, meski belum maksimal tapi di tahun 2022, untuk pembiayaan penunjang pelayanan dibiayai dari APBD. Yakni, dari anggaran murni Rp 600 juta dan anggaran perubahan Rp 600 juta sehingga totalnya Rp 1,2 miliar. 

Sedangkan kedala lainnya, kata mantan kepala Bagian Humas Setda, sebanyak 29 pegawai atau 40 persennya berstatus THL. Mayoritas dari mereka memegang peranan yang sangat penting sebagai operator SIAK.

Pada tahun 2022 lalu, dirinya mendapatkan informasi bahwa di tahun 2023, THL akan ditiadakan. Sehingga kebijakan tersebut akan berdampak sekaligus menjadi hambatan dalam pelayanan adminduk yang tanpa petugas operator SIAK. 

Namun BKPSDM sendiri memberikan perpanjangan karena THL bakal dihilangkannya pada November 2023 mendatang. 

Selain itu terjadi perubahan SIAK menjadi terpusat. Sehingga kabupaten dan kota tidak memiliki data by name by adress (BNBA). Daerah sangat membutuhkan karena berguna untuk pemadanan data antar SKPD atau program.

Misalkan, BPJS dan kesehatan terkait pemadanan data penerima bantuan iuran. Serta dana untuk penerima bantuan sosial  yang ditangani Dinas Sosial.