Loading...

Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang mendasar dalam era teknologi informasi saat ini. Birokrasi sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan perlu merespon secara cepat melalui pengembangan berbagai inovasi pengelolaan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mendasari hal itu, Kemendagri melalui Pusat Penerangan meluncurkan aplikasi SApa dan PPID di Hotel RedTop, Jakarta, Kamis (24/11/2016). Mewakili Sekjen Kemendagri, Kapus Penerangan Dodi Riyadmadji melakukan launching kedua aplikasi tersebut dihadapan peserta workshop penanganan aspirasi dan pengaduan serta pengelolaan layanan informasi publik yang diikuti pegawai lingkup Kemendagri dan Pemda.

Dalam sambutannya, Dodi menyampaikan, kedua aplikasi ini merupakan sarana pengaduan dan aspirasi yang tidak hanya dikembangkan untuk Kemendagri, tetapi juga untuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia.

“SaPA yang awalnya hanya diperuntukkan bagi komponen Kemendagri sejak 2013, kini bisa digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Sementara untuk PPID saat ini sudah dilaksanakan di berbagai daerah, sekira 73 persen daerah sudah memiliki PPID. Bagi daerah yang belum, harus segera membentuknya”, terang Dodi.

Sementara itu, Handayani Ningrum, Kabid Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi menyampaikan, adminsitrator SaPA dan PPID nantinya akan mendisposisikan kepada komponen lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah tertentu untuk setiap pengaduan yang masuk. Hal ini untuk memastikan setiap pengaduan terlayani dengan baik oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan tugasnya. ”Setiap komponen dan daerah harus menjawab setiap pengaduan masyarakat’, ujar Ningrum.

 Untuk lingkup Kemendagri, sebagian besar pengaduan dan aspirasi masyarakat tertuju pada pelayanan administrasi kependudukan, terutama terkait layanan dokumen kependudukan di kabupaten/kota. Untuk itu, Ditjen Dukcapil menghadirkan 4 orang perwakilan mengikuti kegiatan ini, yakni Zainudin (Kasubbag Data, Monitoring dan Evaluasi), Niluh Mertasih (Kasi Dokumentasi Direktorat Pendaftaran Penduduk), Efendi Tambunan (Fungsional Umum), dan Indra Fatmawijaya (Fungsional Umum).

Dengan diluncurkan aplikasi ini, khususnya aplikasi SApa, pengaduan-pengaduan terkait layanan administrasi kependudukan di pusat maupun kabupaten/kota dapat langsung diajukan oleh masyarakat setelah terlebih dahulu melakukan pendaftaran.

Workshop berlangsung selama dua hari, 24-25 November 2016, juga diisi sesi praktek penggunaan aplikasi SaPA dan PPID. Melalui praktek langsung ini, Pusat Penerangan sebagai penyelenggara berharap agar para peserta dapat langsung menerapkannya di lingkungan kerja masing-masing.