Loading...

Menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Ditjen Dukcapil Kemendagri terus mendorong lembaga pengguna memanfaatkan data kependudukan. Hari ini, Selasa (22/11/2016), 100 pelaku industri Pasar Modal Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Dukcapil dalam hal pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el.

Kegiatan yang berlangsung di Main Hall PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, ini berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri).

PKS ditandatangani Dirjen Dukcapil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. dengan perwakilan masing-masing perusahaan: PT BEI, perusahaan efek, manajer investasi, dan agen penjual reksa dana.

Kerjasama ini inisiatif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan pelaku di industri pasar modal sebagai upaya untuk mempercepat dan mempermudah proses pembukaan rekening investasi di pasar modal.

Turut hadir Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Direktur Utama KSEI, Direktur Utama BEI, Wakil Direktur Utama BRI, serta 100 pelaku usaha bursa efek Indonesia.

Prof. Zudan menyampaikan, sebelumnya ada 97 lembaga telah melakukan kerjasama (PKS dan MoU) dengan Ditjen Dukcapil. “Dengan penandatanganan PKS hari ini, telah ada 197 lembaga yang sudah siap memanfaatkan NIK, data kependudukan, dan KTP-el”, jelas Prof. Zudan.

Selanjutnya, Direktur Utama KSEI Friderica Widyasari Dewi menyampaikan kerjasama ini salah satunya memudahkan dan mempercepat nasabah untuk membuka rekening efek yang sebelumnya memakan waktu selama 2 minggu. “Sekarang menjadi kurang dari 1 jam. Pengecekan data nasabah langsung ke database KTP-el, jadi bisa diketahui langsung kebenaran identitasnya", jelas Friderica.

Membuktikan hal itu, juga dilakukan simulasi secara live proses pembukaan rekening efek PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk oleh calon nasabah di Kota Padang. Simulasi ini memperlihatkan mudahnya masyarakat yang berdomisili di Padang untuk menjadi nasabah Trimegah Sekuritas meskipun tidak memiliki kantor cabang di sana.

"Kami berterima kasih kepada Ditjen Dukcapil karena telah memberikan kesempatan kepada Trimegah. Sebuah kehormatan untuk menjadi perusahaan efek pertama yang berpartisipasi dalam inisiatif ini", ucap Direktur Utama Trimegah Sekuritas, Stephanus Turangan.

Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut MoU antara Kemendagri dengan OJK pada Februari 2014. MoU tersebut memayungi semua lembaga yang bernaung di bawah OJK untuk melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Ditjen Dukcapil.

Sementara itu, sejak 25 Agustus 2014 KSEI telah menjalin kerjasama dengan Ditjen Dukcapil untuk validasi data investor sebagai upaya membentuk basis data investor pasar modal yang lebih akurat.